Kamis, 17 Mei 2018

Bidiknias_Gunungsitoli, Pemimpin yang berkualitas selalu lahir dari sebuah proses yang berkualitas dan bermartabat. Hal ini sangat penting dalam melaksanakan perhelatan politik untuk baik pada pilkada 2018 maupun pada pemilu 2019 nanti.
Sejuta harapan rakyat Indonesia saat ini bertumpu pada pilkada 2018 dan pemilu 2019 nanti. Bagi masyarakat Indonesia  tahun ini merupakan tahun solusi atas berbagai persoalan bangsa serta menjawab seluruh tantangan dan dinamika yang terjadi selamat ini. Oleh karena itu maka pemilu  yang akan datang harus menjadi pemilu yang berkualitas Dan bermartabat.

Pemilu sebagai wujud transformasi kekuasaan untuk melahirkan pemimpin baru pada lembaga eksekutif dan legislatif menjadi momentum yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat membawa perubahan dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa tersebut harus dipahami oleh semua pelaku demokrasi sehingga tidak salah menerjemahkan demokrasi, baik dalam tataran ide maupun dalam konteks praktis politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, maka penting bagi kita untuk memahami esensi demokrasi itu sendiri. Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika Serikat) pernah mengatakan “democracy is from the people, by the people and for the people”. Ini jelas bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah lahir dari rakyat, didukung oleh rakyat untuk membawa kepentingan rakyat seutuhnya demi terwujudnya kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bersama. Pemilu yang berkualitas mempunyai takaran yang jelas lewat indikator-indikator yang melandasinya.

Pemilu yang berkualitas harus memiliki landasan yang jelas. Menurut pandangan beberapa tokoh pemerhati pemilu menyatakan ada beberapa aspek yang bisa dijadikan indikator sehingga pemilu bisa dikatakan berkualitas.

Pertama, harus ada sebuah proses yang jelas dan transparan dalam menyusun daftar pemilih. Ini berarti yang didata sebagai pemilih harus berdasarkan data yang otentik dan dipastikan tidak ada daftar pemilih yang ganda Dan fiktif.

Kedua, pemilu yang berkualitas dapat diukur dari tingkat partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam beberapa pemilu pada beberapa periode terakhir mengalami penurunan partisipasi pemilih. Data statistik partisipasi pemilih dari 9 kali pemilu legislatif yang pernah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955-2009 yang diolah dari data KPU Menunjukkan Pemilu Legislatif Tahun 1971, merupakan pemilu pertama masa orde baru yang mencapai tingkat partisipasi tertinggi yang mencapai angka 97 % persen. Sedangkan yang terendah adalah Pemilu Legislatif 2009, yang mencapai angka golput mendekati 30 %.

Sebagai gambaran, Pemilu 1955 dengan pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 91.% persen merupakan pemilu yang dilaksanakan dalam suasana atmosfir kebersamaan sebagai bangsa dan negara. Half ini masih dirasakan sehingga fenomena golput belum muncul dan motif yang melatarbelakanginya dirasakan kurang signifikan untuk munculnya gerakan protes yang signifikan.
Sedangkan pada pemilu 2009 angkat golput mendekati 30%. Sementara pada Pemilu Tahun 2014 angka golput meningkat mencapai 30,42%.

Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa angka golput dari periode ke periode mengalami peningkatan yang signifikan. Pemilu 2019 mendatang harus bisa menekan angka golput tersebut.
Ketiga, pemilu yang berkualitas harus terlepas dari politik uang, hoaks, SARA dan anti teror karena dapat menghancurkan wibawa politik itu sendiri. Politik bukanlah arena transaksi seperti di pasar akan tetapi politik merupakan jembatan untuk menuju cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan pertarungan ide dan gagasan menjadi ciri khas utama dalam dialektika kebangsaan.  Keempat, pemilu dikatakan berkualitas jika tidak ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun oleh masyarakat.
Kelima, pemilu yang berkualitas akan dilihat dari tingkat pendidikan pemilih serta pengetahuan masyarakat tentang arti pemilu dalam berdemokrasi.

Di negara demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika demokrasi dapat berjalan dengan baik karena seiring dengan tingkat pendidikan yang bagus. Sedangkan pemilu atau demokrasi pada negara yang sedang berkembang (developing country) mengalami hambatan. Ada sekitar 70 % pemilih Indonesia berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian dapat dibayangkan seperti apa pemimpin yang dihasilkan melalui proses pemilihan langsung yang melibatkan semua masyarakat (umur 17 tahun ke atas atau sudah menikah sebagai syarat pemilih). Selain persoalan tingkat pendidikan, independesi media begitu penting untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Media sebagai sumber edukasi dan informasi harus menjadi jembatan bagi setiap calon legislatif ataupun presiden dan wakil presiden untuk mempublikasikan ide dan gagasan kepada publik secara adil Dan independen sehingga masyarakat bisa memahami visi dan visi mereka. Lantas bagaimana peran setiap komponen bangsa dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu yang berkualitas merupakan kristalisasi dari keterlibatan setiap komponen bangsa. Keterlibatan dalam hal ini tentunya yang konstruktif sehingga pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat maka ada beberapa lembaga yang bisa menjadi penentu utama. Pertama. Penyelenggara pemilu yang bersifat mulai tingkatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS harus dapat memastikan semua hal-hal teknis sudah dipersiapkan dengan baik dan maksimal, sehingga kita tidak terjebak dalam urusan teknis dalam setiap kali ada pemilu. Selain itu peran BAWASLU RI, BAWASLU Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslucam, Pengawas Desa, dan Pengawas TPS harus dipastikan dalam berjalan dengan baik sehingga tidak ada pelanggaran dalam pemilu yang dibiarkan terjadi.

Kedua. Partai politik dan peserta pemilu (legislatif maupun presiden dan wakil presiden) harus menjadi aktor utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas Dan bermartabat.

Ketiga. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat sentral dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Selain itu para tokoh politik,tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintah setempat juga harus dilibatkan didalamnya, sebab mereka masih sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai panutan. Keempat. Peran pemilih itu sendiri menjadi sangat penting dalam memberikan haknya sebagai warga yang dijamin Undang-undang. Jika pemilih menyadari arti penting keterlibatannya dalam pemilu maka dapat dipastikan yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik berdasarkan pertimbangan yang rasional bukan emosional.

Akhirnya terwujudnya pemilu 2019 yang berkualitas merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa baik penyelenggara, peserta pemilu maupun lembaga masyarakat dan pemilih itu sendiri. Pemilu yang berkualitas dan bermartabat diyakini dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas seperti halnya yang terjadi di negara demokrasi lainnya. 

Pemimpin yang berkualitas tentunya lahir dalam sebuah proses yang berkualitas. Semoga tahun 2019 menjadi tahun yang dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita utama Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945 (AZB/RED)

Jumat, 13 April 2018

Bidiknias, Jakarta - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI), diwakili oleh Ketua Umum, Wilson Lalengke, dan Sekretaris III, Maya Agustin, berkesempatan bersilahturahmi dengan Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden Republik Indonesia, H. Yudhi Wijayanto di kantornya, di Gedung Sekretariat Presiden, Jl. Merdeka Barat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 12 April 2018. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, disamping untuk menjalin tali silahturahmi, juga dimaksudkan untuk berbagi pemikiran serta menyampaikan usulan dan aspirasi dari para warga pewarta kepada Pemerintah, terutama terkait dengan peran negara dalam pengelolaan informasi, pemberitaan, dan media masa di tanah air.

Temu silahturahmi di Kamis siang yang cerah tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Banyak hal yang mengemuka selama diskusi, antara lain tentang keberadaan pewarta warga dan perannya dalam mengembangkan sistim jurnalisme rakyat yang penting bagi perkembangan peradaban bangsa selama ini. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PPWI menjelaskan tentang organisasi PPWI yang lahir sebagai respon atas munculnya genre baru di dunia jurnalistik yang memberi ruang kepada setiap warga masyarakat menjadi wartawan warga. Di sela-sela pemaparan tentang organisasi, Wilson juga menyerahkan buku profil organisasi PPWI, profil Koran Online Pewarta Indonesia dan PPWI Media Group, serta Media Kit Harian Online Kabar Indonesia yang berpusat di Belanda.

Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan tulus hati, PPWI menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang amat tinggi kepada Yth. Bapak Yudhi Wijayanto, Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan menerima kunjungan ini, bersilahturahmi, bertukar pikiran, berdiskusi dan berbagi ide bersama dalam banyak hal, terutama terkait informasi, komunikasi, publikasi, dan media massa demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas infomasi.

Semoga pertemuan pada Kamis siang, 12 April 2018, dari pukul 12.30 s/d 14.00 WIB boleh menjadi awal yang baik dalam menjalin komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah sebagai representasi kekuasaan negara dengan PPWI, salah satu elemen rakyat di bangsa ini.

Pembangunan negara Indonesia tercinta mutlak berjalan beriringan dengan program pencerdasan setiap warga negara melalui asupan informasi yang berkualitas, yakni informasi yang benar, faktual, aktual, inspratif, optimistik, dan mengandung nilai moral yang tinggi. Kiranya beberapa ide yang berkembang dalam pertemuan ini dapat menjadi wacana dan bahasan ke masa depan dalam rangka mencapai Kejayaan Indonesia yang dicita-citakan, Amin… Bravo Biro Umum Setneg RI…!!

Kamis, 12 April 2018

BidikNias, Bandung - PPWI bersama mitra konsorsiumnya Gambatte dan Yasin (Yayasan Sejahtera Insani) Subang, sukses menunjukkan hasil kerjanya, dengan lolosnya 4 orang peserta diklat persiapan ujian magang Jepang kali ini. Keempat calon siswa magang Jepang itu berhasil menyelesaikan ujian dengan baik yang dilaksanakan sejak hari Senin, 9 April 2018, bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Demikian dikatakan oleh pembimbing diklat, Ustadz Muryanto Herutomo, S.Pd.I, M.Si, melalui pesan WhatsAppnya dari Bandung, Rabu, 11 April 2018. Muryanto yang juga merupakan Pimpinan Yasin mengatakan bahwa materi ujian di tiga hari pertama ini adalah yang terberat.

"Dalam tiga hari ini, dari Senin hingga hari ini Rabu, ujiannya paling berat, terdiri dari matematika dasar, kesamaptaan, dan fisik. Empat anak didik kita yang berhasil lolos, dan mereka masih akan mengikuti ujian wawancara besok, Kamis," jelas Muryanto yang merupakan mubaligh muda di Subang, Jawa Barat ini.

Keempat siswa peserta seleksi calon siswa magang Jepang yang dinyatakan lulus tersebut adalah: Deni, Hasan, Keno, dan Dedi. Seusai dinyatakan lulus seleksi nanti, mereka akan dikarantina oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan IM Japan selama 4 bulan di Lembang, Bandung, sebelum diberangkatkan ke Jepang untuk magang selama 3 hingga 5 tahun.

Adapun siswa yang belum berhasil pada seleksi kali ini segera kembali ke asrama untuk terus berlatih. Mereka akan dipersiapkan mengikuti seleksi calon siswa magang Jepang pada tanggal 23 April 2018 mendatang di Bekasi.

Bagi para generasi muda Indonesia lulusan SMA/SMK, usia antara 18 hingga 26 tahun, dapat mengikuti program pelatihan calon peserta seleksi magang Jepang yang diselenggarakan oleh konsorsium Yasin-PPWI-Gambatte di Subang, maupun di berbagai daerah melalui Sekretariat DPC/DPD PPWI masing-masing di tempat domisilinya.

"PPWI mendorong setiap anak muda lulusan SMA SMK, MA, dan paket C untuk mengikuti seleksi calon siswa magang Jepang yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan IM Japan. Agar persiapan ujiannya matang, para calon peserta seleksi bisa mengikuti program pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh PPWI bersama mitranya LPK Gambatte Kenshu di berbagai daerah. Silahkan hubungi Sekretariat PPWI di tempat Anda," terang Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI Nasional di Jakarta, Rabu, 11 April 2018. (AL/Red)

Jumat, 06 April 2018

Bidiknias, JAKARTA - Beredarnya informasi yang berkembang tentang dugaan adanya praktek pungutan sebesar Rp.7.000 kepada warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,  mendapat perhatian khusus Ketua Umum Pewarta Warga Indonesia (PPWI ) Nasional Wilson Lalengke, S.Pd, MSc, MA.

Dikatakan Wilson, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan pemberian BPNT tidak dipungut biaya. Pemberian bantuan berupa beras dan telur ini diberikan langsung pemerintah pusat melalui Kemensos melalui sejumlah bank dan didistribusikan kepada warga.

“Jika di lapangan terjadi pungli dalam penyaluran BPNT, perlu diusut dan ditertibkan,” tegas Wilson Lalengke yang juga adalah Anggota Ikatan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, saat ditemui Wartawan dikantor Sekretariat PPWI Nasional, Kamis malam (5/4/2018).

Dikatakan Wilson, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan perlu kontrol sosial dari masyarakat. Warga proaktif menyampaikan informasi dan mempertanyakan segala sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan kebijakan dari pusat.

Lebih jauh Wilson yang juga lulusan dari 3 Universitas terbaik Eropa itu menyampaikan, perlunya pengawasan terhadap setiap pelaksana lapangan, antara lain pihak suplier bahan pangan yang diberi konsensi dalam program BPNT, pihak staf kelurahan yang biasanya dilaksanakan oleh bagian Kesra, dan petugas distribusi lainnya, oleh pemerintah pusat harus diperketat.

"Perlu disusun mekanisme kerja yang baik, namun sederhana dan mudah, tidak berbiaya tinggi dan transparan dalam penyaluran bantuan seperti program BPNT," terang Wilson yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, Mahasiswa, Guru, dan elemen masyarakat lainnya di bidang jurnalistik.

Wilson juga berharap agar staf pelaksana lapangan harus benar-benar menyadari bahwa sebagai pelayan rakyat, mereka dituntut memiliki integritas dan moralitas yang tinggi penuh keikhlasan dan hati bersih dalam menjalankan tugasnya.

"Pikiran, sikap, dan perilaku koruptif sudah mesti ditinggalkan. Budaya semacam itu tidak akan memberi sumbangsih apapun dalam peningkatan kehidupan keluarga si pegawai atau petugas lapangan," pumgkas Wilson mengakhiri. (Sutisna/Tim)

Jumat, 30 Maret 2018

Bidik Nias, Bogor - Surat Kabar Umum Metropol bersama Media Online News Metropol melaksanakan seminar nasional bertema "Wujudkan Pers sebagai Perajut Kebhinekaan" dalam rangka memperingati HUT-nya yang kedelapan, bertempat di Villa Taman Matahari, Puncak, Bogor, Kamis, 29 Maret 2018.

Hadir pada acara seminar tersebut Ketua Dewan Pembina  Metropol, Komjen Pol (Purn) Drs. Alwi Luthan, MBA, MM, dan Juru Bicara Kapolri, Kombes Pol Dr. Selamet Pribadi, SH, MH yang mewakili Kadiv Humas Polri. Selain kedua narasumber yang dikenal luas sebagai tokoh  penting di BNN Pusat ini, juga hadir Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA.

Dalam pembukaan acara seminar yang dihadiri lebih dari 60 wartawan Metropol dari berbagai daerah di Indonesia, Komjen Pol Alwi Luthan menyampaikan harapannya agar di usianya yang sudah genap 8 tahun ini, Metropol harus lebih meningkat dari berbagai segi, antara lain kualitas dan autentikasi berita, menghindari informasi hoax, dan peran Metropol dalam bersinergi dengan berbagai stakeholder di daerah masing-masing.

Sementara itu, pada kesempatan sesi pemaparannya, Kombes Pol Selamet Pribadi yang hadir sebagai keynote speaker menyampaikan harapannya agar Metropol mampu menjadi pionir pemberantasan informasi hoax yang sedang marak belakangan ini.

"Saya berharap agar kawan-kawan wartawan Metropol yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri untuk berperan aktif menolak memberitakan informasi hoax," ujar Selamet Pribadi.

Sementara itu, Wilson Lalengke yang juga merupakan penasehat Metropol mengatakan bahwa acara ini adalah pertemuan tahunan kawan-kawan wartawan Metropol. "Pada acara HUT kali ini, saya diundang lagi, yang ke-5 kali saya hadir memberikan materi seminar untuk kawan-kawan Metropol," kata lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Wilson melanjutkan, "Kesan saya bahwa redaksi media Metropol dengan situs www.newsmetropol.com merupakan salah satu organisasi media yang cukup baik, konsisten dan komitmen dengan visi-misinya mengembangkan pers yang mencerdaskan masyarakat, walau area pemberitaan yang diusungnya selama ini terkait langsung dengan wilayah "keras", yakni penegakkan hukum, pemberantasan narkoba, KKN, dan persoalan keadilan sosial."

Pada kehadirannya kali ini, lanjut anggota Kappija-21 (Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang Abad-21) itu, atas nama PPWI Nasional dirinya menyampaikan Piagam Penghargaan kepada Redaksi News Metropol atas konsistensi dan komitmennya yang tinggi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas informasi melalui jurnalisme. "Penghargaan itu diterima oleh Pimpinan Umum Metropol, Imran BAK, didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Metropol, Komjen Pol (Purn) Drs. Alwi Luthan, MBA, MM, dan Juru Bicara Kapolri, Kombes Pol Dr. Selamet Pribadi, SH, MH," imbuh Wilson.

Salah satu topik diskusi yang muncul dari seminar kali ini adalah fenomena kesewenang-wenangan lembaga dewan pers dalam membuat kebijakan yang justru mengebiri kebebasan pers yang seharusnya dijunjung tinggi dan dijaga oleh kalangan pemangku kepentingan pers.

"Merespon kegalauan kawan-kawan wartawan Metropol, saya memberikan beberapa tips dan strategi dalam menyiasati persoalan di lapangan, antara lain pemperluas dan memperkuat jejaring jurnalis serta media-media massa di wilayah masing-masing dan nasional," pungkas Wilson Lalengke yang juga adalah Ketua Persisma (Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko) ini. (APL/Red)

Senin, 12 Februari 2018

BIDIKNIAS | Kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang diduga ada penyelewengan dan menjadi ajang korupsi, berbuntut panjang.

Pasalnya, Redaksi dan Kepala Biro JakartaDaily.ID wilayah Tulang Bawang telah mendapat perlakuan tidak menyenangkan, berupa pengancaman yang yang dilakukan oknum  Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Tulang Bawang Lampung, atas nama Alian Toni (38).

Ihwal ancaman itu bermula pada hari sabtu, tanggal 10 Februari 2018 telah terjadi kasus pengancaman kekerasan lewat seluler oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Tulang Bawang Lampung, atas nama Alian Toni (38) kepada salah satu wartawan jakartadaily.id atas nama Chandra Foetra S. (31).

Pengancaman tersebut terjadi pada saat Chandra Foetra S (pelapor) sedang dirawat dirumah sakit penawar medika yang beralamatkan di Jl. Lintas Timur Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Adapun barang bukti yang dilaporkan adalah screnshut photo loq panggilan antara pelapor dan terlapor yang telah diprintout,  screnshut percakapan lewat sms seluler antara pelapor dan terlapor, dan rekaman suara pengancaman lewat seluler milik pelapor yang telah disimpan didalam playdisk warna hitam yang berbunyi "Saya udah nggak tahan lagi, saya udah nggak tahan lagi ya, kamu ketemu saya ya, kamu bawa pistol kamu, bawa kamu senjata tajam kamu, mana diantata dua kita yang mati duluan, kalau kamu berani kamu naikin beritanya, kamu ditantang Kalam (Kabid Sapras Disdik Tulang Bawang) Anjxxng, kamu bilang sama Wartawan kawan-kawan kamu ya," ungkap Alian Toni (terlapor) kepada Chandra Foetra S (pelapor).

Kronologis singkat terjadinya pengancaman berawal, pada hari sabtu, 10 Februari 2018, sekitar pukul 13:30 wib, wartawan atas nama Chandra Foetra S (Pelapor) mempertanyakan kelanjutan berita dugaan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Tulang Bawang yang diungkapkan oleh Alian Toni kepada wartawan bahwa dinas pendidikan tulang bawang diduga telah membagi-bagikan uang keamanan dana DAK tahun anggaran 2017 kepada sejumlah oknum wartawan dan LSM dan diduga dana tersebut dijadikan ajang korupsi oleh kepala bidang sarana dan prasarana (kabid sapras) Disdik Tuba atas nama Kalam, dan berita tersebut sempat menjadi viral disejumlah media nasional, namun ketika dipertanyakan kembali, Alian Toni (terlapor) malah marah-marah dan mengancam akan menganiaya wartawan atas nama Chandra Foetra S ( pelapor).

Kasus ancaman ini tadi malam (11/2) telah secara resmi dilaporkan ke Polres Tulang Bawang, berdasarkan laporan NoPOl: LP/48/II/2018/ POLDA LPG/RES TUBA, tanggal 11 Februari 2018.

Atas dasar perkara pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menanggapi hal ini, Pemimpin Redaksi JakartaDaily.Id Hadi Suprapto SH menilai ancaman ini sudah tidak dapat dibernarkan.

"Karena ini sudah masuk ranah hukum, maka kami proses melalui jalur hukum," katanya, hari ini.

Menurutnya, Sesuai ketentuan Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers menegaskan penggunaan hak jawab bagi orang yang keberatan terhadap suatu pemberitaan. Jika hak jawab tidak digunakan, hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan.

”Di Indonesia jika tidak berkenan dengan suatu pemberitaan, maka pihak yang dirugikan bisa dilakukan dengan hak jawab dan itu sudah diatur dengan UU No 40/1999 tentang Pers. Penyelesaian dilakukan dengan hak koreksi dan hak jawab, bukan ancaman,” kata Bung Hadi. (AZB/RED)

Rabu, 07 Februari 2018

BidikNias_ Gunungsitoli, Untuk terciptanya situasi aman dan Kondusif di Wilayah Binaan, BKTM  Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Bripka YULIMAN ZENDRATO berbaur dengan Masyarakat tepatnya di Jln.Gomo Kota Gunungsitoli. menjalin hubungan baik maupun kerjasama untuk berbagi informasi yang berhubungan dengan Situasi Kamtibmas.(7/2)

Pada kesempatan tersebut, BKTM melakukan perbincangan terhadap salah seorang Warga (IRSAN), yang sehari-harinya bekerja sebagai supir Angkot, dimana pada perbincangan tersebut BKTM Bripka Yuliman Zendrato menyampaikan Maksud dan Tujuan kehadirannya yaitu Untuk memberikan rasa Aman dan Nyaman ditengah-tengah Masyarakat, sehingga apa yang dirindukan ataupun yang diharapkan oleh Masyarakat Dapat tercapai Yaitu Hadirnya Seorang Polri ditengah-tengah Mereka untuk dapat Terciptanya Situasi aman dan kondusif. 

Lebih jauh petugas BKTM itu menghimbau agar semuanya turut serta dalam menjaga dan memelihara kamtibmas dilingkungan tempat tinggal dan juga menjaga Kebersamaan dan kekompakkan terhadap sesama supir angkot. 

"Saya Pribadi maupun rekan-rekan saya, sangatlah berterimakasih dan mengapresiasikan atas sumbangsih saran dan juga Kehadiran Bapak BKTM ditengah-tengah Masyarakat yang juga menampilkan sikap santun dan patut untuk diteladani dan juga menjadi Sahabat Warga, sehingga Hal ini dapat meminimalisir terjadinya Tindak Kejahatan", ujar irsan. 

Setelah berakhirnya Perbincangan kemudian Bapak BKTM meninggalkan no Hp yang dapat dihubungi setiap saat ( 0852 - 6222 - 4596 ). AZB/RED